View : 716 kali

Pasal 44
Hal-Hal Umum
Mengenai Persidangan

1.    Persidangan Majelis Gereja dilaksanakan di masing-masing jemaat.

2.    Sidang Klasis, Sidang Sinode Wilayah dan Sidang Sinode Am dilaksanakan di salah satu jemaat yang ditetapkan sebagai jemaat penghimpun.

3.    Setiap keputusan dalam persidangan diambil dengan musyawarah mufakat.

4.    Masing-masing persidangan menetapkan tata tertib persidangan.

5.    Peserta sidang yang masalahnya dibicarakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai masalah tersebut.

6.    Dalam hal-hal yang dirasa perlu, persidangan dapat mengadakan rapat tertutup dan rapat terbatas.
7.    Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam suatu persidangan ditetapkan sebagai usul ke persidangan yang lebih luas

8.    Jika terdapat anggota Badan Pekerja Klasis, Badan Pekerja Sinode Wiayah, Badan Pekerja Sionde berhalangan tetap,maka proses penggantian antar waktu dilakukan melalui Rapat Kerja.

9.    Dalam hal pemilihan utusan ke persidangan yang lebih luas, perimbangan pejabat khusus, gender dan pengkaderan menjadi salah satu pertimbangan.

Pasal 44
Ayat 1 cukup jelas

ayat 2 Majelis Gereja dapat membentuk Panitia Persidangan

Ayat 3cukup jelas

Ayat 4cukup jelas

Ayat 5cukup jelas

Ayat 6 cukup jelas

Ayat 7cukup jelas


Ayat 8. Seorang dinyatakan berhalangan tetap:

a.    Meninggal dunia

b.    Mengundurkan diri, yang dinyatakan secara tertulis

c.    Dikenakan disiplin gerejawi

d.    Berpindah secara tertap dalam waktu lebih dari satu tahun

e.    Mutasi keluar dari wilayah pelayanan